Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora

Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial

Tiara Nurul Hidayah — 2025-11-25

Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal terhadap pengelolaan hutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan partisipasi, keterbatasan pendamping, dan rendahnya kontribusi perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan teori strategi organisasi Geoff Mulgan (2009) yang terdiri dari lima indikator: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program perhutanan sosial dalam aspek tujuan telah mencerminkan orientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun belum dipahami merata oleh semua pihak. Pada aspek lingkungan, ditemukan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pengarahan strategi sudah ditetapkan melalui kebijakan nasional, tetapi belum maksimal diimplementasikan di daerah. Pada aspek tindakan, telah dilakukan pelatihan dan pemberdayaan, meskipun belum merata. Terakhir, aspek pembelajaran menunjukkan evaluasi telah dilakukan namun belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan kebijakan. Secara umum, strategi yang diterapkan masih belum optimal. Sehingga perlu diperkuat dengan peningkatan sinergi pusat dan daerah, perbaikan sistem pendampingan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Psychological Well-Being pada Mahasiswa Rantau di Universitas Tama Jagakarsa

Erik Prayoga — 2025-11-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada mahasiswa rantau di Universitas Tama Jagakarsa. Variabel dukungan sosial diukur menggunakan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang dikembangkan oleh Zimet et al. (1988), sedangkan variabel psychological well-being diukur dengan Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (1989). Populasi penelitian ini berjumlah 110 mahasiswa rantau yang dipilih menggunakan teknik insidental sampling. Analisis data dilakukan dengan korelasi Pearson (Pearson Correlation) menggunakan program SPSS versi 20 for Windows. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dan psychological well-being, dengan koefisien korelasi sebesar r = 0,947 dan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa rantau, semakin tinggi pula tingkat psychological well-being yang mereka miliki. Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan sosial dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat berperan penting dalam menjaga psychological well-being mahasiswa rantau selama menjalani proses adaptasi dan studi di lingkungan baru.

Analisis Deskriptif Kebijakan Presiden Zaire Dalam Penyelenggaraan Pertandingan Tinju Muhammad Ali Dan George Foreman Dari Perspektif Kebijakan Olahraga

Amma Fathuurrahmaan — 2025-11-25

Penelitian ini berjudul "Analisis Deskriptif Kebijakan Presiden Zaire dalam Penyelenggaraan Pertandingan Tinju Muhammad Ali dan George Foreman dari Perspektif Kebijakan Olahraga." Latar belakang penelitian ini adalah bahwa kebijakan olahraga di suatu negara tidak hanya dipahami sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atletik. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan olahraga juga telah berkembang menjadi instrumen strategis bagi negara dalam politik internasional, membangun identitas nasional, dan memasarkan branding negara atau nation branding. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Presiden Zaire dalam penyelenggaraan pertandingan tinju Muhammad Ali dan George Foreman dikaji dari perspektif Analisis Kebijakan Olahraga Deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan olahraga dan teori penyelenggaraan acara olahraga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan tinjauan naratif, dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka. Temuan penelitian ini adalah Zaire berupaya menciptakan stabilitas politik pascakolonial dan konflik. Presiden Mobutu sebagai pemimpin Zaire memandang peristiwa besar seperti pertarungan Ali Foreman sebagai instrumen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Zaire adalah negara yang kuat dan mampu menjadi tuan rumah acara internasional. Temuan penelitian selanjutnya adalah bahwa kebijakan olahraga penyelenggaraan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan George Foreman merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh organisasi olahraga atau pemerintah Zaire saat itu untuk mengatur, mengembangkan, dan mengarahkan kegiatan olahraga sehingga tujuan tertentu, yang merupakan bagian dari strategi Mobutu untuk memperkuat legitimasi politiknya melalui ideologi Authenticite di negara tersebut, dapat tercapai secara efektif. Temuan selanjutnya dalam penelitian ini adalah Legitimasi Pemerintah yang dilakukan oleh Mobutu, yang dilakukan melalui intervensi pemerintahnya dalam melakukan pembangunan dan renovasi stadion dan tempat media internasional secara besar-besaran. Proses pembangunan ini dipercepat oleh dukungan politik Mobutu. Menurut Houllihan (1997) dan Green (2007), Mobutu memposisikan dirinya sebagai aktor yang berwibawa, menggunakan legitimasinya untuk memobilisasi sumber daya yang signifikan demi tujuan strategis Mobutu, yaitu mempromosikan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing. Lebih lanjut, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan memacu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, menurut Weber (2016), dampak ekonomi dari acara tinju tersebut tidak sepenting yang diharapkan. Meskipun dampak ekonominya tidak sepenting yang diantisipasi, acara tersebut tetap menghasilkan beberapa perbaikan infrastruktur dan memberikan dampak simbolis terhadap perekonomian jangka panjang, terutama dalam hal visibilitas global negara tersebut.

Pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Minuman Kopi Pinggir Jalan

Anggita Berlian Agustina — 2025-11-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen pada minuman kopi pinggir jalan di wilayah Simpang Tujuh Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen yang pernah melakukan pembelian. Analisis data dilakukan untuk mengetahui hubungan antara brand image dan keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand Image yang baik, meliputi kualitas produk, harga yang sesuai, serta pelayanan yang ramah, mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan pembelian tidak hanya didasarkan pada faktor fungsional, tetapi juga pada nilai emosional dan sosial yang melekat pada merek. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan brand image menjadi strategi penting bagi pelaku usaha kopi pinggir jalan dalam meningkatkan minat dan loyalitas konsumen.

Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen dan Dampak pada Pembelian Berulang di Kedai Jahe Rempah Sultan

Irene Cahyaningtyas — 2025-11-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian ulang di Kedai Jahe Rempah Sultan. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan melibatkan 26 responden yang pernah berkunjung ke kedai. Data kuantitatif dianalisis menggunakan persentase untuk menilai lima aspek kepuasan, yaitu: harga, kualitas produk, pelayanan, aspek emosional, dan kemudahan, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memahami lebih dalam pengalaman konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek memiliki tingkat kepuasan tinggi dengan rata-rata di atas 84%, di mana pelayanan dan harga menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, kepuasan terbukti berperan positif terhadap niat melakukan pembelian ulang, dengan 92,3% responden menyatakan setuju. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen di Kedai Jahe Rempah Sultan tidak hanya ditentukan oleh faktor fungsional seperti produk dan harga, tetapi juga oleh pengalaman emosional serta interaksi sosial yang tercipta di kedai, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas pelanggan terhadap usaha kuliner lokal tersebut.

Toleransi dan Keharmonisan melalui Bertamu: Perspektif Hadis dalam Islam

Rizal Nurullah — 2025-11-28

Bertamu dapat diartikan sebagai kunjungan seseorang ke rumah atau tempat tinggal orang lain dengan tujuan sosial atau kepentingan tertentu. Praktek ini dapat ditemukan di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Semua orang pasti pernah bertamu ke rumah orang lain untuk berbicara atau karena ada kepentingan khusus. Karena manusia selalu membutuhkan orang lain, tidak peduli usianya. Pergaulan Islam sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun, ketika budaya Barat muncul, bertamu menjadi tidak relevan karena dianggap tidak sesuai dengan kehidupan modern. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode tematik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Bertamu dari sudut pandang Hadits, yang dibangun berdasarkan tematema hadis. Hasilnya menunjukkan bahwa tema hadis dapat dimasukkan ke dalam kerangka teoritis Bertamu dari sudut pandang Hadits. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa karena nabi memiliki hubungan langsung dengan Allah dan akan memiliki dampak negatif jika meninggalkannya, para nabi sangat dianjurkan untuk menjadi bertamui dan mendapat tempat yang istimewa. Studi ini menemukan bahwa kedatangan tamu memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan kehidupan sehingga memiliki tujuan yang saling timbal balik dan bermacam-macam jenis berdasarkan tujuan kedatangan.

Hubungan Antara Fear Of Missing Out (Fomo) dengan Psychological Well-Being Pada Generasi Z

Lastari Marito — 2025-11-28

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui hubungan antara Fear of Missing Outt(FoMO) dengan Psychological Well-Being (PWB) pada generasi Z. Variabel Fear of Missing Out diukur menggunakan instrumen ON-FoMO yang dikembangkan oleh Kurniawan (2022), sedangkan Psychological Well-Being diukur dengan menggunakan Brief Scale Psychological Well-Being Adolescents (BSPWB A) oleh Sunardy, et al (2023). Penelitian ini melibatkan 120 partisipan Generasi Z, dengan teknik pengambilan sampel Quota Sampling. Analisis data dilakukan menggunakan korelasi Pearson ProducttMoment dengan bantuan IBM SPSS versi 22.0 for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hipotesis Alternartif (Ha) diterima dan Hipotesis nol (H₀) ditolak, yang berarti terdapat hubungan negatif yang siginifikan antara Fear of Missing Outtdengan Psychological Well-Being pada generasi Z. Temuan ini mengindikasi bahwa semakin tinggi FoMO pada generasi Z, maka semakin rendah PWB yang dirasakan pada generasi Z.

Hubungan Self-Esteem dan Fear of Missing Out (FoMO) dengan Social Comparison Pada Beauty Enthusiast Pengguna Instagram

Zahra Shafa Shabira — 2025-11-28

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara Self-Esteem dan Fear of Missing Out (FoMO) dengan Social Comparison pada Beauty Enthusiast Pengguna Instagram. Skala variabel Social Comparison diukur dengan Iowa-Netherlands Comparison Scale (INCOM) oleh Gibbons dan Buunk (1999), skala variabel Self-Esteem diukur dengan State Self-Esteem Scale (SSES) oleh Heatherton dan Polivy (1991) serta skala variabel Fear of Missing Out (FoMO) diukur dengan Online Fear of Missing Out (ON-FoMO) oleh Kurniawan dan Utami (2022). Populasi dalam penelitian ini yaitu beauty enthusiast yang berusia 18-25 tahun dan aktif menggunakan Instagram. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 169 beauty enthusiast. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling serta metode analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 27.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan Self-Esteem dan FoMO memiliki hubungan yang signifikan dengan Social Comparison yang dimana Self-Esteem menunjukkan hubungan negatif dan FoMO berhubungan positif dengan Social Comparison.

Implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Indriana Syafitri — 2025-11-29

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi isu lingkungan yang krusial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Siak. Upaya penanganan sering kali terhambat karena keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE dalam aspek standar dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, namun OPD yang bertugas masih ditemukan kurangnya kapasitas dalam bidang lingkungan hidup. Pada aspek Sumber Daya anggaran bahwa anggaran yang diberikan belum cukup berkomitmen dalam prinsip perlindungan lingkungan. Pada aspek komunikasi antar organisasi masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi dalam penyusunan proposal self assessment. Terakhir, Pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, masyarakat Kabupaten Siak masih mengandalkan sawit sebagai mata pencaharian utama. Secara umum, implementasi kebijakan siak hijau melalui program TAKE belum berjalan optimal, perlunya pelatihan kapasitas OPD dalam bidang lingkungan dan pendampingan khusus terdahap Masyarakat dalam penyusunan proposal self assessment agar menciptakan Masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Preferensi Mahasiswa terhadap Varian Merk pada Air Minum dalam Kemasan

Ervika Hidayah — 2025-11-29

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih merek AMDK di Kudus dan sekitarnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan survei sebagai desain penelitian. Partisipan sebanyak 30 mahasiswa aktif dipilih melalui purposive sampling, dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis 4P (product, price, place, promotion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memilih kemasan botol plastik 600 ml dengan merek Le Minerale karena praktis dan mudah diakses, serta memiliki kualitas baik. Sebagian besar mahasiswa memilih harga Rp3.000-Rp4.000 yang dianggap paling terjangkau, dan umumnya membeli produk di minimarket atau kantin kampus karena mudah didapatkan. Faktor promosi juga berperan dalam memengaruhi keputusan pembelian, baik melalui iklan, rekomendasi teman atau keluarga, maupun citra merek yang dianggap mencerminkan kualitas produk AMDK. Kesimpulannya, perilaku mahasiswa dalam memilih AMDK dipengaruhi oleh kombinasi faktor produk, harga, tempat, dan promosi, yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya didorong oleh kemudahan dan harga, tetapi juga oleh kepercayaan dan reputasi merek.

Mana yang Lebih Menggoda Lidah? Perbandingan Kepuasan Konsumen terhadap Indomie dan Mie Sedap

Citra Naysela — 2025-11-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan citra produk, rasa, promosi, dan kepuasan konsumen antara dua merek mi instan populer di Indonesia, yaitu Indomie dan Mie Sedap. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian melibatkan 23 responden berusia 17–25 tahun yang telah mengonsumsi kedua merek dan mengisi kuesioner daring mengenai persepsi serta pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memilih Indomie dibandingkan Mie Sedap. Indomie dinilai memiliki citra merek yang lebih baik (75,37%), ras a yang lebih lezat (73,9%), promosi yang lebih menarik (82,6%), dan harga yang lebih terjangkau (78,3%). Faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis turut memengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan pilihan. Secara keseluruhan, Indomie dianggap mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya melalui konsistensi kualitas, inovasi rasa, serta citra merek yang kuat di benak konsumen muda Indonesia. Kata Kunci : indomie, mie sedap, perilaku konsumen, kepuasan konsumen.

Motivasi Thrifting pada Kalangan Dewasa Muda di Indonesia

Mutia Rasyidina — 2025-11-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dewasa muda dalam melakukan thrifting di Indonesia, dengan fokus pada tiga faktor dominan, yaitu ekonomi, sosial, dan produk. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 33 responden berusia 18–29 tahun yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner 21 item dengan skala Likert (1-4) serta wawancara terbuka untuk menggali alasan dan pengalaman responden. Data kuantitatif dianalisis menggunakan persentase, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang memengaruhi motivasi thrifting, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan produk. Faktor ekonomi ditunjukkan melalui harga yang terjangkau sesuai kemampuan finansial responden. Faktor sosial terlihat dari pengaruh lingkungan sekitar, teman, serta rekomendasi komunitas yang memperkuat minat berbelanja thrift. Sementara itu, faktor produk ditandai dengan keunikan dan eksklusivitas barang yang memberikan nilai personal dan diferensiasi bagi konsumen. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku thrifting tidak hanya didorong oleh kebutuhan fungsional, tetapi juga oleh motivasi psikologis dan sosial dalam mengekspresikan diri serta mendukung gaya hidup berkelanjutan.

Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2024/Pn Pbr)

Gala Mahendra — 2025-11-30

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak pekerja. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penerapan mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr, di mana perusahaan menitipkan sejumlah uang pisah kepada pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dasar hukum penerapan konsinyasi dalam konteks PHK serta penerapan teori keadilan dalam pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deduktif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsinyasi oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena memiliki dasar dalam KUH Perdata dan PERMA Nomor 2 Tahun 2021. Namun demikian, penerapan tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dan mengurangi kepastian hukum bagi pekerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial dapat diterapkan secara tepat, adil, dan efisien.

Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Subjective Well Being pada Lansia

Pianka Mawaddah — 2025-12-11

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan subjective well-being pada lansia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran skala dukungan sosial dan skala subjective well-being. Populasi penelitian mencakup lansia laki-laki dan perempuan yang berusia 50 tahun ke atas. Sampel penelitian berjumlah 100 orang yang dipilih menggunakan teknik incidental sampling. Instrumen pengukuran yang digunakan meliputi Satisfaction With Life Scale (SWLS), Scale of Positive and Negative Experience (SPANE), dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara dukungan sosial dan subjective well-being, dengan nilai koefisien korelasi r = 0,902 dan nilai signifikansi p = 0,001 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis nol (Ho) ditolak, sedangkan hipotesis alternative (Ha) yang diterima kebenarannya sehingga berbunyi "terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan Subjective Well Being lansia”.

Analisis Kendala dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar

Arinda — 2025-12-16

Penelitian ini berawal dari situasi di lapangan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengajaran Bahasa Indonesia pada tingkat kelas rendah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan hambatan dalam pengajaran bahasa Indonesia di kelas-kelas rendah. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlangsung di SD Negeri 3 Pangkalpinang, dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025. Subjek penelitian ini terdiri dari guru kelas I dan siswa kelas I di SD Negeri 3 Pangkalpinang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Analisis data dilakukan melalui pengamatan di sekolah dasar untuk melihat aktivitas pembelajaran secara langsung. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan guru dan siswa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hambatan dalam pengajaran bahasa Indonesia, serta melengkapi dengan dokumentasi berupa foto sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan di SD Negeri 3 Pangkalpinang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar semua siswa berada dalam kategori baik, namun terdapat tiga siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami, membaca, dan menulis, yang merupakan bagian dari hambatan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul “Analisis Hambatan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar.

Pengaruh Tren Viral terhadap Lonjakan Pembelian Produk di Kalangan Gen Z

Munawar Pangki — 2025-12-20

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tren viral di media sosial memengaruhi lonjakan pembelian produk di kalangan Generasi Z. Fenomena viral di TikTok, Instagram, dan platform lain seringkali menimbulkan dorongan spontan untuk membeli produk tanpa pertimbangan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden Gen Z berusia 17–25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 89% responden pernah membeli produk karena viral di media sosial, dengan alasan utama ingin mengikuti tren dan rasa penasaran terhadap kualitas produk. Faktor sosial, pengaruh influencer, dan fear of missing out (FOMO) menjadi pemicu utama lonjakan pembelian. Kesimpulan menunjukkan bahwa tren viral memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku konsumsi impulsif Gen Z, terutama pada dimensi sosial dan emosional.

Konsumsi Emosional dan Coping Stress Lewat Aktivitas Dugem di Kalangan Mahasiswa Urban Jakarta Selatan

Ajeng Purwasih — 2025-12-24

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kecenderungan konsumsi emosional dan coping stress melalui aktivitas dugem di kalangan mahasiswa urban Jakarta Selatan. Aktivitas dugem seringkali dipakai mahasiswa sebagai bentuk pelarian emosional dari tekanan akademik, sosial, dan kehidupan kota yang padat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan instrumen berupa kuesioner skala Likert 1–5 yang disebarkan kepada 20 mahasiswa aktif berusia 18–24 tahun yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan. Data dikumpulkan secara daring menggunakan Google Form dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan aktivitas dugem sebagai cara untuk mengatur emosi, membangun relasi sosial, dan memberikan penghargaan terhadap diri sendiri (self-reward). Namun, sebagian responden juga menyadari adanya dampak negatif seperti rasa bersalah, kelelahan, dan pengeluaran berlebih setelah dugem. Temuan ini memberikan gambaran bahwa perilaku dugem merupakan bentuk coping emosional yang bersifat sementara dan berhubungan erat dengan pola konsumsi hedonik mahasiswa urban.

Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan

Hans Prayoga Setijono — 2025-11-30

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.

Hubungan Minat Membaca dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Sekolah Dasar

Nadinda Azzahra — 2025-12-12

Minat untuk membaca adalah salah satu elemen krusial dalam memperbaiki mutu pembelajaran, terutama dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang mengharuskan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memproses informasi dari teks yang dibaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara minat membaca dan hasil belajar Bahasa Indonesia pada anak-anak di sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasional untuk mengukur sejauh mana dan bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Peserta dalam penelitian ini terdiri dari 28 siswa di SDN 33 Pangkalpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tentang minat membaca yang mencakup lima indikator utama, yakni frekuensi membaca, ketertarikan terhadap bacaan, pemahaman terhadap isi bacaan, ketersediaan bahan bacaan, dan kebiasaan membaca di rumah. Analisis data dilakukan dengan teknik korelasi product moment untuk mengamati hubungan antara minat membaca dan hasil belajar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat minat membaca siswa berada pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 76%, sedangkan prestasi belajar Bahasa Indonesia berada pada kategori baik dengan rata-rata 77%. Analisis korelasional memperlihatkan adanya hubungan positif antara minat membaca dan hasil belajar Bahasa Indonesia, yang berarti bahwa semakin tinggi minat membaca siswa maka semakin baik pula prestasi belajar yang mereka capai.

Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[

Timbul Harapan Nauli Sihotang — 2025-11-30

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.

Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025)

Fransiska Imelda — 2025-11-30

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.

Pengaruh Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Sales Marketing Dealer Viar pada Perusahaan Dagang PT Surya Mulia Bersama

Thoriq Ishak Sri Fadillah — 2025-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 40 karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data menggunakan program SPSS versi 22 menunjukkan bahwa hasil penelitian uji hipotesis uji f (simultan) menunjukkan bahwa Insentif dan Motivasi secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama. Dari hasil yang diperoleh koefisien determinasi 0,817 menunjukkan bahwa insentif dan motivasi berpengaruh sebesar 81,7% terhadap Kinerja Karyawan sales marketing dealer Viar pada perusahaan dagang PT Surya Mulia Bersama dan sisanya 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Ardy Wirawan — 2025-12-30

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.

Pengawasan Internal Bank terhadap Kejahatan Pencucian Uang Bersumber dari Luar Negeri Berdasarkan Perturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Pasal 55, 58 Ayat 1, dan 15 Huruf D

Atikah — 2025-12-30

Tantangan global dalam sektor jasa keuangan mendorong penguatan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), khususnya di sektor perbankan. Penelitian ini menganalisis pengawasan internal bank terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari luar negeri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip risk-based approach serta peran pengaturan tersebut dalam memperkuat pencegahan money laundering lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung studi kasus pada Bank PN sebagai representasi bank swasta nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 8 Tahun 2023 menegaskan kewajiban penerapan Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, dan Individual Risk Assessment dalam pengawasan transaksi lintas negara. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sistem deteksi dan koordinasi pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarlembaga guna menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Perbandingan Penyelesaian Hukum Perkara Penyebaran Data Pribadi di Media Massa Antar Indonesia dan Singapura

Heilynn — 2025-11-30

Dalam era digital, data pribadi menjadi objek hukum yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi melalui dua rezim hukum, yaitu rezim kejahatan siber dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim administrasi dan perdata dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sementara itu, Singapura menerapkan sistem perlindungan data yang terintegrasi melalui Personal Data Protection Act (PDPA) Tahun 2012 yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC). Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penyebaran dan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lahirnya UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk belum beroperasinya otoritas pengawas independen serta tumpang tindih norma hukum. Sebaliknya, sistem perlindungan data di Singapura menunjukkan tingkat kepastian hukum dan efektivitas penegakan yang lebih tinggi dengan pendekatan regulasi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kelembagaan, melakukan harmonisasi regulasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif dan sesuai dengan standar internasional.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel)

Syaefullah — 2025-11-30

Kekerasan di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi persoalan hukum serius, khususnya ketika menimbulkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak. Kekerasan antar-anak yang dipicu bullying menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang aman bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan anak yang dipicu bullying di lingkungan sekolah serta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap peristiwa kekerasan tersebut. Penelitian menggunakan teori bela paksa, restorative justice, dan vicarious liability dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kedudukan bela paksa dalam perkara ini bergantung pada terpenuhinya unsur serangan seketika, melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun anak pelaku mengalami tekanan psikologis akibat bullying, tidak seluruh tindakan perlawanan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer apabila melampaui batas kewajaran. Namun, kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan potensi tanggung jawab hukum apabila lalai mencegah, mengawasi, dan menangani bullying. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai omission yang berimplikasi hukum. Kesimpulannya, kekerasan anak akibat bullying umumnya tidak memenuhi unsur bela paksa sempurna, tetapi dapat menjadi alasan pemaaf karena tekanan psikis dan kelalain pihak sekolah. Penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada restorative justice serta perbaikan sistem pengawasan di sekolah.

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/PID/2022)

lamido — 2025-11-30

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan akta otentik dalam proses balik nama sertifikat tanah dan mengetahui akibat hukum pemalsuan akte otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 k/pid/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa 1) Pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan akta otentik dalam proses balik nama sertifikat tanah dalam putusan Nomor 1209 K/Pid/2022 memutuskan Terdakwa I bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke 1 mengenai membuat surat palsu terhadap akta autentik juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan tersebut. 2) Akibat hukum pemalsuan akte otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 k/pid/2022 yaitu sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa I akibat tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Terhadap Akta Notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan dan berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Intimidasi oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Ester Aprilia Lalenoh — 2025-12-30

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga negara dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang berpotensi melanggar hak konstitusional dan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan perlindungan hukum secara normatif dan menilai pelaksanaannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara normatif telah ada, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena masih bersifat umum, termasuk ketentuan sanksi dalam Pasal 18, serta belum mengatur secara tegas bentuk intimidasi, hak korban, dan mekanisme perlindungan serta pemulihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 guna menjamin perlindungan hukum yang lebih pasti dan berkeadilan bagi korban intimidasi, serta disarankan adanya penyempurnaan pengaturan dan optimalisasi peran aparat kepolisian dan lembaga pengawas dalam pelaksanaannya.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Budi Lestari — 2025-11-30

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditur dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak dijalankan oleh debitor sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditur dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditur. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditur melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditur dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditur.

Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Yunior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia

Indah Nur Holidah — 2025-11-30

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hak dan perlindungan melalui kontrak kerja bagi aktor dan aktris Yunior. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, tori keadilan, teori perlindungan hukum. Yang berfokus pada analisis hak–hak individu yang dijamin oleh hukum dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dan ditegakkan dalam konteks perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif–empiris dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan analisis fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat hak dan perlindungan hukum untuk aktor dan aktris yunior dalam kontrak kerja dan upaya penyelesaiannya apabila tidak mendapatkan hak nya. Kesimpulan nya adalah perlindungan hukum untuk Aktor dan Aktris Yunior (dewasa dan dibawah umur) selain didapat melalui kontrak kerja dengan rumah produksi film berdasarkan undang–undang, juga didapat dari Lembaga Pemerintah terkait perfilman dan asosiasi–asosiasi dalam industri perfilman. Saran dari penelitian ini adalah untuk aktor dan aktris yunior diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sebelum menyetujui kontrak kerja tersebut. Serta menguasai cara bernegosiasi dalam kontrak kerja agar mendapatkan win-win solution dalam sebuah project film. Dan penulis juga berharap kepada Lembaga pemerintah dan semua asosiasi untuk lebih mengawasi, memperluas alternatif pengaduan atau penyelesaian sengketa dalam Industri Perfilman, menetapkan standarisasi kontrak kerja, dan menambah literatur hukum untuk aktor dan aktris

Analisis Yuridis Pemenuhan Keadilan Bagi Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023

Fernando Lahea — 2025-11-30

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang berdampak signifikan terhadap hak-hak pekerja dan stabilitas hubungan industrial. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pemenuhan keadilan bagi pekerja yang terdampak PHK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif maupun prosedural. Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan tambahan, namun masih terdapat ketimpangan, terutama bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pencari nafkah tunggal. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pekerja pasca PHK dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan perlindungan hukum masih belum optimal, terutama bagi pekerja rentan dan PKWT. Sarannya Pemerintah perlu memperkuat implementasi JKP dan mekanisme PHK yang adil, memastikan perlindungan pekerja rentan serta transparansi prosedural. Sementara pengusaha disarankan menerapkan praktik PHK yang manusiawi dan berkeadilan, termasuk pembayaran pesangon sesuai ketentuan, serta mendorong dialog bipartit untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan memperkuat kepercayaan pekerja.