Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora

Sosialisasi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KDRT di Desa Jaranguda

Maria Ferba Editya Simanjuntak — 2026-07-15

Indonesia sedang mengalami masa transisi hukum pidana dari warisan kolonial Belanda menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Namun, informasi mengenai perubahan hukum ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di daerah. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada Masyarakat Desa Jaranguda mengenai teori, larangan, dan sanksi dalam KUHP yang baru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui penyuluhan interaktif bertajuk Legal Talk, yang dibarengi dengan observasi partisipatif terhadap antusiasme dan respons peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa melalui penyampaian materi yang sederhana, peserta dapat memahami perbedaan mendasar hukum lama dan baru. Masyarakat melalui Kepala Desa dan Kepala dusun menjadi paham tentang konsep keadilan , aturan delik aduan terbatas pada pasal kesusilaan, serta ancaman pidana terhadap masalah sehari-hari seperti minuman keras, narkotika, dan pencurian. Kegiatan ini berhasil meluruskan berbagai mitos hukum di masyarakat.

Etika Literasi Digital

Buhari Buhari — 2026-07-26

membentuk perilaku pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai pendapat ahli dan lembaga terkait literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika literasi digital mencakup beberapa aspek utama, yaitu sopan santun dalam komunikasi, cek fakta sebelum menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, menghormati hak cipta, menghindari perundungan siber, serta bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Temuan juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran etika digital dapat berdampak negatif terhadap individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital agar pengguna internet mampu menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, etika literasi digital merupakan komponen penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat. Penerapan nilai-nilai etika digital diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi di era modern.

Desain Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosiologi dan Teknologi

Sri Marliah Puteri Taridala — 2026-07-27

Perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial pada era Society 5.0 memberikan tantangan baru bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dituntut mampu mengembangkan kompetensi spiritual, sosial, intelektual, dan literasi digital secara terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain inovasi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis sosiologi dan teknologi serta merumuskan model konseptual yang adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui telaah berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, sosiologi pendidikan Islam, teknologi pendidikan, dan Society 5.0. Analisis data dilakukan melalui content analysis dan thematic analysis untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai model kurikulum yang integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum PAI perlu mengintegrasikan perspektif sosiologi dan teknologi pada seluruh komponen kurikulum, meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, sistem asesmen, dan budaya sekolah. Integrasi tersebut menghasilkan kurikulum yang lebih kontekstual, adaptif, humanis, serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik di era digital tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual pengembangan kurikulum PAI berbasis sosiologi dan teknologi yang dapat dijadikan kerangka teoretis bagi pengembangan kurikulum pada sekolah maupun madrasah.

Inovasi Kurikulum PAI Berbasis STEM dalam Literasi Qur’ani Abad Ke-21

Jusran Jusran — 2026-07-27

Artikel ini bertujuan merumuskan inovasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi melalui integrasi Sains, Teknologi, Ekologi, dan Matematika (STEM) dalam memperkuat literasi Qur’ani dan kompetensi abad ke-21. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif dengan menyintesis berbagai artikel jurnal nasional, dan artikel jurnal internasional, serta dokumen kebijakan pendukung yang terbit pada rentang 2016–2026. Data dianalisis melalui analisis isi dan sintesis tematik dengan fokus pada fondasi epistemologis, desain kurikulum, pedagogi digital, etika ekologis, dan nilai moderasi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi STEM dalam PAI dapat mereduksi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum dengan menempatkan tauhid serta ayat kauniyah sebagai fondasi epistemologis untuk mengamati, mengukur, merancang, dan merefleksikan masalah nyata. Model yang ditawarkan meliputi fondasi Qur’ani-teologis, inkuiri saintifik kontekstual, pembelajaran proyek digital, aksi ekologis, dan asesmen reflektif. Tantangan utama meliputi kompetensi digital guru, kesenjangan infrastruktur, keterbatasan modul interdisipliner, dan lemahnya kolaborasi lintas mata pelajaran.

Analisis Pengaruh kedalaman terhadap Karakteristik Penurunan Tiang Pancang Mini Berulir pada Tanah Lempung dan Gambut

Rahmanta Barus — 2026-07-30

Tanah lempung dan gambut merupakan tanah lunak yang dapat mengalami penurunan akibat pembebanan. Penelitian ini menganalisis karakteristik penurunan dan kapasitas dukung mini pile beton berulir serta tiang kayu bakau pada kedalaman 1 m. Pembahasan dibatasi pada tanah lempung dan gambut, konfigurasi tiang tunggal dan kelompok, serta pengujian 0 jam dan 48 jam. Pengujian dilakukan secara eksperimental menggunakan pembebanan bertahap dan dial gauge. Pada tanah lempung, beban loss tiang tunggal pada 0 jam adalah 290 kg untuk beton dan 210 kg untuk bakau; setelah 48 jam menjadi 350 kg dan 270 kg. Pada tiang kelompok, beban loss 0 jam adalah 435 kg dan 295 kg, sedangkan 48 jam menjadi 475 kg dan 355 kg. Pada tanah gambut, beban loss tiang tunggal 0 jam adalah 250 kg dan 190 kg, sedangkan 48 jam menjadi 290 kg dan 250 kg. Untuk kelompok, beban loss 0 jam adalah 335 kg dan 275 kg, sedangkan 48 jam menjadi 395 kg dan 355 kg. Hasil menunjukkan beton berulir mempunyai kapasitas dukung lebih tinggi daripada kayu bakau dan pengujian 48 jam cenderung meningkatkan kapasitas.

Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Undang-Undang pokok Agraria (UUPA)

Abdul Kadir — 2026-07-30

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih sering terjadi di Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, batas tanah yang tidak jelas, kesalahan administrasi pertanahan, serta penguasaan tanah tanpa hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi dan musyawarah, maupun melalui jalur litigasi melalui pengadilan. Selain itu, pendaftaran tanah dan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum serta meminimalkan terjadinya sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah.

Implementasi Tilang Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas Di Kota Makassar

Abd. Basir — 2026-07-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di Kota Makassar. Penerapan ETLE merupakan salah satu bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar, meskipun berbagai upaya penindakan telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar. Berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen penelitian, pelanggaran lalu lintas masih ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain tidak menggunakan helm, melanggar marka dan rambu, melawan arus, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pelanggaran kelengkapan kendaraan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penguatan Kapasitas UMKM Ikan Asap Berbasis Branding Digital dan Pemasaran Media Sosial untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Wa Rita — 2026-07-30

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Ereke) menghadapi kendala struktural dalam pengembangan usaha ikan asap, meliputi penggunaan teknologi pengasapan tradisional, kemasan yang masih sederhana, keterbatasan pemahaman branding, serta belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital. Kegiatan pengabdian dan penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ikan asap melalui pembentukan identitas merek (digital branding) dan strategi pemasaran berbasis media sosial guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah produk lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) melalui teknik wawancara tatap muka, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi branding, perbaikan desain visual kemasan, serta pembuatan akun media sosial usaha (WhatsApp Business, Instagram, dan TikTok) berhasil memotong rantai distribusi tradisional dan memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah perkotaan. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas cold storage dan sarana pendukung produksi masih menjadi tantangan operasional utama. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan keterlibatan skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan sarana produksi serta pendampingan digital secara berkelanjutan.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan Mitra Usaha

Nurmiati — 2026-07-30

Hubungan kerja sama antara perusahaan dan mitra usaha merupakan hubungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian dapat menghadapi permasalahan berupa wanprestasi, ketidakseimbangan kedudukan, maupun pelanggaran terhadap klausul perjanjian. PT. Multi Trading Pratama sebagai perusahaan yang menjalin kerja sama dengan berbagai mitra perlu memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, yang diwujudkan melalui perjanjian tertulis, pemenuhan hak dan kewajiban, serta monitoring pelaksanaan kontrak. Kendala berupa keterlambatan pembayaran dan perubahan jadwal distribusi diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan berpedoman pada asas pacta sunt servanda dan itikad baik. Perlindungan hukum bagi para pihak diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, pembayaran, dan penyelesaian sengketa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penagihan, musyawarah, dan penyelesaian wanprestasi sesuai perjanjian.